oleh

Tuntut Lahan Sawit, Massa Portal Jalan Perkebunan

PALPRES.COM – Massa dengan jumlah lebih kurang 100 orang dari Desa Beringin Jaya, Padang Bindu, Pagardin, dan Karang Caya, Kecamatan Kikim Selatan, mendatangi lahan perkebunan kelapa sawit yang diklaim PT Adi Tarwan. Kedatangan massa, untuk menuntut hak atas lahan sawit lebih kurang 300 hektare.

Dalam aksinya, massa juga memportal akses jalan masuk ke areal perkebunan. Portal baru akan dibuka, sampai ada kejelasan terkait tuntutan mereka.

Koordinator Lapangan (Koorlap), Nimhar didampingi Asnawi, Candra dan Saifudin mengemukakan, pihaknya meminta kepada perusahaan mengembalikan lahan masyarakat lebih kurang 300 Ha.

“Hingga detik ini belum ada kejelasan terhadap sengketa lahan, dan kami juga minta kepada perusahaan agar menghentikan seluruh aktifitasnya di perkebunan,” terangnya, Rabu (26/1/2022).

Dirinya menyampaikan, berdasarkan hasil notulen rapat tim fasilitas Pemkab Lahat, pada Selasa (4/1/2022), perusahaan sudah mengajukan Hak Guna Usaha (HGU), akan tetapi syaratnya belum clear and clean.

“Dan semua aktifitas atas nama PT Adi Tarwan dimohon hentikan segera, dan untuk meninggalkan lokasi perkebunan,” tegas Nimhar.

Pada kesempatan berbeda, telah berlangsung rapat lanjutan fasilitasi mediasi permasalahan pertanahan antara 8 desa, yakni Desa Suka Merindu, Lubuk Seketi, Jajaran Lama dan SP 6 Purworejo, di Kecamatan Kikim Barat, lalu Desa Beringin Jaya, Padang Bindu, Karang Caya dan Pagardin, Kecamatan Kikim Selatan, dengan PT Adi Tarwan, Rabu (26/1/2022), di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.

Namun rapat ditunda, lantaran pimpinan rapat, Asisten I Pemkab Lahat Rudi Thamrin SH menanyakan surat kewenangan pelimpahan dari masyarakat terhadap kuasa hukum. Sementara dari pihak kuasa hokum, belum melengkapi surat kewenangan tersebut.

Baca Juga  Sengketa Lahan, Tjik Maimunah Sakit, Eksekusi Ditunda

“Rapat ditunda, agar kuasa hukum menyerahkan surat kewenangan pelimpahan dari masyarakat terhadap kuasa hukum terlebih dahulu,” ungkap Asisten I Rudi Thamrin SH.

Sementara Kuasa Hukum dari masyarakat, Joko Bagus, Herman Hamzah, dan Rahman Dalemonte, mengungkapkan pihaknya siap menyiapkan legalitas berupa surat kewenangan tersebut.
“Surat tersebut sudah ada. Hanya saja kenapa baru ditanyakan saat rapat. Padahal sebelumnya, kita diundang selaku kuasa hukum masyarakat, berati sebelumnya telah diakui,” ujar Sujoko Bagus.

Lebih lanjut, pihaknya juga mempertanyakan dokumen kelengkapan dari pihak perusahan, yang seharusnya juga ditanyakan oleh pihak tim sengketa.

Selain itu, dalam rapat juga tidak dihadiri pihak PT Adi Tarwan. Menurutnya, warga menuntut haknya karena lahan di luar HGU. Seharusnya juga ada sanksi administratif (denda pemberhentian sementara dari usaha) UU No 39/2014 Pasal 58, 59, 60. Kemudian sesuai Permentan 05/2019 bahwa tanpa HGU, izin usaha kebun tidak berlaku.

Lalu sesuai Putusan MK 138/2015 mengenai pengujian UU Perkebunan No 39/2014, IUP budidaya tidak akan berlaku apabila kebun belum berstatus HGU. Pada pasal 9 komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b untuk usaha perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan sejumlah persyaratan, salah satunya HGU.

“Lalu sesuai keputusan MK memghilangkan kata atau. Yakni pada pasal 42 pembangunan kebun sawit atau pengelolahan dapat dilakukan, apabila sudah memiliki HGU dan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Jadi kami meminta tanpa syarat, perusahaan harus menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga  Portal Tanah Kering Dirusak Oknum

Apalagi berdasarkan hasil rapat sebelumnya, pihak BPN telah menyatakan bahwa HGU perusahaan tidak ada.
Sementara itu, Humas PT Adi Tarwan Yulius, mengungkapkan, sesuai rapat sebelumnya untuk menempuh jalur hukum. Disinggung terkait dokumen mengenai HGU dan lainnya, menurutnya, siap disampaikan bila menempuh jalur hukum.

Diwartakan sebelumnya, ratusan warga dari empat desa kembali mendatangi Pemkab Lahat. Mereka dari dari Desa Suka Merindu, Lubuk Seketi, Jajaran Lama dan SP 6 Purworejo, Kecamatan Kikim Barat Lahat.

Warga menuntut hak mereka, terkait kekurangan lahan plasma yang dikembalikan ke masyarakat pada tahun 2000 an. Lahan warga tersebut ada sekitar 600 Ha, yang dikuasai PT Adi Tarwan.

Firdaus perwakilan warga yang berdemo mengungkapkan, bahwa pihaknya meminta kejelasan dari Pemkab Lahat terkait masalah mereka. Warga meminta agar lahan plasma yang dikuasai oleh perusahaan untuk dikembalikan tanpa syarat. Lalu meminta kejelasan, apa benar lahan tersebut apakah HGU perusahaan.

“Kalau memang lahan tersebut adalah hak kami. Maka sejengkal pun akan kami ambil,” ungkap Firdaus didampingi Kuasa Hukum masyarakat, Joko Bagus, Herman Hamzah, dan Rahman Dalemonte, Senin (13/12).

Ditambah lagi, tim fasilitasi dari Pemkab Lahat dianggap belum bekerja. Karena belum ada kejelasan terkait kerja tim tersebut, karena dokumen HGU perusahaan belum bisa didapatkan oleh tim fasilitasi Pemkab Lahat.”Kalau tidak ada kejelasan lagi, maka kami akan kembali datang,” tegasnya. BRN/RIL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya