oleh

Rehabilitasi Wajib bagi Konsumen Narkoba

Di Asia Timur dan Tenggara Masih Berlangsung

BANGKOK, PE – Laporan terbaru UNODC dan UNAIDS mengungkapkan, proses untuk mengakhiri perawatan atau rehabilitasi wajib bahkan memaksa (compulsory drug rehab) bagi konsumen narkoba di Asia Timur dan Tenggara telah terhenti.

Transisi ke layanan perawatan sukarela berdasarkan bukti ilmiah dan hak asasi manusia pun dilaporkan melambat.

Banyak negara di Asia Timur dan Tenggara mengoperasikan fasilitas “perawatan” wajib bagi konsumen narkoba. Fasilitas ini merupakan bentuk kurungan. Mereka yang dituduh atau diketahui mengonsumsi narkoba diwajibkan masuk untuk detoksifikasi dan “perawatan” tanpa proses yang memadai.

Dikelola di bawah hukum pidana atau atau kebijakan represif pemerintah. Militer, polisi, kementerian kesehatan atau urusan sosial atau badan pengendalian narkoba nasional mengoperasikan panti-panti ini. Kondisi-kondisi tersebut melibatkan kerja paksa, malnutrisi, dan penolakan atau pembatasan akses ke perawatan kesehatan.

Laporan bertajuk “Perawatan dan Rehabilitasi Wajib di Asia Timur dan Tenggara” ini menyoroti, jumlah fasilitas rehab narkoba wajib dan penahanan orang atas nama perawatan narkoba telah meningkat di sebagian besar negara sejak 2012.

Pada akhir 2018, ada lebih dari 886 fasilitas rehab wajib yang beroperasi di tujuh negara, dan penahanan sekitar setengah juta orang setiap tahun di fasilitas ini antara 2012 dan 2018.

Laporan tersebut merujuk dua Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2012 dan Juni 2020 yang menyerukan penutupan permanen fasilitas rehabilitasi wajib bagi konsumen narkoba.

“Jalan kita jelas masih panjang untuk memastikan perawatan dan penahanan konsumen narkoba wajib di kawasan ini akhirnya secara permanen berakhir. Ketergantungan obat itu kompleks, dan perlu membangun perawatannya di atas dasar bukti. Namun pada dasarnya, kita perlu melindungi hak asasi manusia konsumen narkoba,” terang Jeremy Douglas, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

Konsensus internasional mendukung peralihan pendekatan perawatan wajib dengan layanan sukarela termasuk intervensi psikososial, layanan pengurangan dampak buruk yang mencakup program alat suntik steril dan terapi substitusi opioid serta layanan dukungan sosial.

Fasilitas Wajib untuk Orang yang Menggunakan Narkoba

Kelompok Penasihat Ahli Asia-Pasifik mengembangkan bagian penting dari laporan ini tentang Fasilitas Wajib untuk Orang yang Menggunakan Narkoba. Kelompok ini terdiri dari para ahli dari seluruh kawasan.

Bagian ini menggarisbawahi contoh yang menjanjikan dari perawatan ketergantungan narkoba dan praktik lain yang berbasis bukti yang mendukung peralihan tersebut di Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Ini termasuk sebuah program di Indonesia yang mengintegrasikan layanan pengurangan dampak buruk yang memfasilitasi rekan sebaya. Dukungan kesehatan mental dan hubungan dengan perawatan kesehatan primer untuk orang-orang yang konsumsi sabu.

Studi kasus kemitraan antara penegak hukum, lembaga pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat untuk menyediakan akses ke metadon dosis fleksibel di Cina. Model pengobatan ketergantungan obat berbasis masyarakat secara sukarela di PDR Laos.

Sebuah program untuk mengalihkan orang-orang dengan pelanggaran konsumsi narkoba ke konseling psikososial rawat jalan. Alih-alih penahanan, mengurangi kepadatan penjara dan biaya tinggi yang terkait dengan penahanan di Thailand.

Kemudian program percontohan di Vietnam untuk memungkinkan pengambilan metadon. Justru  menghilangkan biaya transportasi dan waktu perjalanan yang terkait dengan kunjungan langsung ke klinik, terutama dalam konteks pandemi covid-19.

“Pelaksanaan perawatan konsumsi narkoba bermasalah secara sukarela berbasis masyarakat dan layanan kesehatan pelengkapnya. Pengurangan dampak buruk dan layanan dukungan sosial berjalan lambat dan tetap tidak tersedia secara memadai,” kata Taoufik Bakkali.

Direktur Regional UNAIDS untuk Asia dan Pasifik ini mengharapkan bukti tercantum dalam laporan akan mereformasi kebijakan dan praktik-praktik berbahaya. Menghapus hambatan struktural ini sangat penting untuk memperluas layanan kesehatan dan sosial berbasis hak asasi manusia dan bukti ilmiah. Lantas mengakhiri AIDS pada tahun 2030,” tandas Bakkali. RIL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya