oleh

ISS FISIP UIN Rafah Palembang Rilis Survey Kinerja Pemkot Palembang

Menakar Pilkada 2024

PALEMBANG,PE- Institute For Social Studies Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang menyampaikan survey kinerja Pemerintah Kota Palembang di tengah Covid-19 dan Menakar Pilkada Kota Palembang 2024 di lantai 1 Rafah Tower, Jumat (10/12) sore.

Survei ini adalah bagian dari Praktikum Perkuliahan Mata Kuliah Praktikum Survei Opini Publik, dan difasilitasi oleh Institute For Social Studies Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktik survei, maka dipandang perlu melakukan praktik langsung ke lapangan dengan kontrol yang ketat baik secara teoritis maupun secarak praktis.

Selain itu, tujuan lain adalah untuk menggali isu-isu yang sedang berkembang di Kota Palembang sebagai objek kajian yang akan dilihat, yakni isu seputar covid-19, performa kinerja Pemerintah Kota Palembang dan prediksi peluang kontelasi politik jelang Pilkada 2024 mendatang.

Ketua ISS, Ahmad Muhaimin MSi menyampaikan, metode survei yang digunakan adalah Multy Stage Random Sampling dengan menyasar semua populasi di Kota Palembang yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 384 responden dan memiliki toleransi kesalahan (Margin of Error – MoE) ±5% pada tingkat kepercayaan (Convident Level) 95%.

“Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh Pewawancara yang telah dilatih. Semua Populasi Pemilih memiliki kesempatan sama untuk terpilih sebagai Responden,”ungkap Ahmad Muhaimin.

Adapun beberapa hasil temuan survey diantaranya temuan terkait Isu Covid-19.Angka persentase masyarakat Kota Palembang yang telah melakukan vaksinasi sudah mencapai 68,75% baik telah melakukan vaksinasi 1 atau 2. Sedangkan 31,25% belum sama sekali melakukan Vaksinasi.

Dampak yang sangat terasa dari covid-19 adalah semakin buruknya kondisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 67,71% masayarakat Kota Palembang merasakan kemampuan ekonomi lebih buruk sejak adanya covid-19. 25% menyatakan tidak ada perubahan. Hanya 6,77% masyarakat merasakan adanya peningkatan ekonomi di masa covid-19.

Terkait dengan aturan vaksinasi ketika hendak beraktivitas di ruang publik, sebanyak 54,69% masayarakat Kota Palembang setuju dengan aturan masuk ke tempat publik seperti rekreasi, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, harus membuktikan telah divaksinasi. Sedangkan 43,75% menanggapi tidak setuju dengan aturan tersebut.

Baca Juga  Studi Islam Fokus Ciptakan Peneliti dan Konsultan

“Namun untuk mendapatkan layanan publik lebih banyak yang menolak adanya aturan keharusan vaksinasi. sebanyak 47,39% masayarakat Kota Palembang setuju dengan aturan untuk mendapatkan layanan publik seperti perbankan, pengurusan dokumen kependudukan, pajak, pendidikan, perizinan harus membuktikan telah divaksinasi. Kemudian yang menolak aturan tersebut sebanyak 50,79%,”paparnya.

Temuan lainnya, terkait Kinerja Pemerintah Kota Palembang Semasa Covid-19. Mayoritas Masyarakat Kota Palembang menilai pelaksanaan pemerintahan Kota Palembang selama Covid-19 memiliki performa yang baik. Sebanyak 81,51% menilai baik, sedangkan 16,41% menilai pelaksanaan pemerintah Buruk.

Mayoritas Masyarakat Kota Palembang menilai puas dengan kinerja H. Harnojoyo. Sebanyak 78,65% menilai puas. Sementara 17,97% yang menilai tidak puas. Mayoritas Masyarakat Kota Palembang juga menilai puas dengan kinerja Hj. Fitrianti Agustinda. Sebanyak 76,83% menilai puas. Sementara 16,9% yang menilai tidak puas.

“Masalah yang harus dijadikan prioritas perhatian pemerintah Kota Palembang adalah persoalan daya beli masyarakat terhadap sembako menurun. Kemudian masalah penanganan covid-19, disusul kurang dan sulitnya lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan masalah banjiir dan kemacetan yang samapai saat ini belum bisa diselesaikan,”terangnya.

Selanjutnya temuan terkait Pilkada 2024. Angka pengetahuan masyarakat Kota Palembang seputar Pilkada Kota Palembang baru 57,03%. Hal ini tentu masih dianggap wajar karena pelaksanaannya masih cukup lama.

Menyoroti elektabilitas Parpol di Kota Palembang, PDI-P menempati posisi tertinggi sebagai Parpol yang layak dipilih pada 2024 mendatang yakni mendapatkan dukungan sebanyak 21,09%. Di posisi kedua yakni Demokrat dengan memperoleh dukungan 13,54%. Selanjutnya PAN 8,59%, Gerindra 8,07%, Golkar 7,81%, PKS 4,95%, Nasdem 4,43%, PPP 2,08%. Selebihnya dibawah 1%. Sementara yang belum memberikan jawaban 26,30%.

Dari beberapa tokoh yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palembang baru ada dua nama yang memiliki Popularitas di atas 50%.

Popularitas Fitrianti Agustinda menyentuh angka 64,06% dan disukai 50%, Sarimuda dikenal oleh 62,76% dan disukai 38,28%. Disusul nama Ratu Dewa dengan popularitas 38,80% dan disukai 21,35%. Kemudian Mularis Djahri dikenal oleh 26,82% dan disukai 12,76%. Nasrun Umar dikenal oleh 26,82% dan disukai oleh 15,36%.

Baca Juga  Mahasiswa Jurnalistik Magang di Kantor Palpres

Pada pertanyaan terbuka dan spontan terkait dengan pilihan responden terhadap calon Walikota yang pernah mereka dengar, sebanyak 28,39% responden menyebutkan akan memilih Fitrianti Agustinda, 19,01% akan memilih Sarimuda, 12,24% akan memilih Ratu Dewa dan 10,42% akan memilih Nasrun Umar (HNU). Selebihnya ada nama Ahmad Zulinto, Abdul Rozak, Mularis, Hendri Zainudin, Akbar Alvaro dan Charma Afrianto masing-masing belum menyentuh angka 5%. Selanjutnya 19,27% tidak memberikan jawaban.

Pada simulasi elektabilitas Tertutup, sebanyak 35,16% responden menyebutkan akan memilih Fitrianti Agustinda, 19,53% akan memilih Sarimuda, 14,48% akan memilih Ratu Dewa, 14,58% akan memilih Nasrun Umar (HNU), 5,47% akan memilih Ahmad Zulinto, 2, 86% akan memilih Mularis Djahri dan 1,56% akan memilih Akbar Alvaro. Selebihnya 5,99% belum menentukan pilihan.

Dari responden yang menentukan pilihan mayoritas telah memiliki konsistensi yang cukup kuat hingga 2024 mendatang. Dari semua pemilih Fitrianti Agustinda yang berpotensi berubah hanya 32,84% dan 67,16% sudah mantap dengan pilihannya. Pemilih Sarimuda 40% akan berubah dan 60% tidak akan berubah. Pemilih Ratu Dewa 34,15% akan berubah dan 65,85% tidak akan berubah. Dan yang menarik 62,07% pemilih Nasrun Umar berpotensi berubah dan 37,93% tidak akan berubah.

Terakhir, faktor Visi Misi dan Program yang ditawarkan kandidat tetap menjadi alasan paling dominan yang memengaruhi pilihan yakni 73,00%. Selanjutnya adalah faktor pemberian imbalan 13,25%. Ajakan atau himbauan tokoh masyarakat setempat 6,50%.

Mengingat Pilkada Kota Palembang masih sangat panjang sehingga siapa saja memiliki peluang untuk memenangkan hati konstituen. Optimalisasi kerja-kerja politik berbasis komunikasi politik dan marketing politik yang baik akan menghasilkan citra dan brand yang kuat di benak publik.

Jika kandidat telah memiliki brand yang kuat di benak publik, maka loyalitas publik akan semakin kuat.

“Secara metodologi, bahwa hasil survei yang digali dari lapangan ini hanya berlaku pada masa survei berlangsung, yakni 27-30 November 2021. Artinya kondisi realitas akan selalu berubah dan menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat,” tutupnya. BET

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya