oleh

Ganti Rugi Lahan Belum Dibayar, Warga Karang Anyar Blokir Jalan TAA

BANYUASIN, PE – Ratusan warga Desa Karang Anyar, Kecamatan Sumber Marga Telang memblokir akses jalan Tanjung Api-api, Kamis (2/12/2021) sekitar pukul 09.00 WIB.

Aksi yang dilakukan warga dengan cara merobohkan dua pohon berukuran besar ke tengah jalan. Akibatnya, pengendara roda empat terutama truk – truk yang hendak menuju Pelabuhan Tanjung Api-api menjadi terhambat.

Nasir, koordinator aksi, mengatakan, aksi ini dilakukan warga Dusun II Desa Karang Anyar sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya uang ganti rugi lahan warga, yang terkena pembangunan jalan Tanjung Api-api. Terutama milik warga Dusun II Desa Karang Anyar. “Ini aksi kami yang kedua kalinya,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumsel dapat menyelesaikan permasalahan ini. “Hampir sepuluh tahun masalah ini tak kunjung selesai,” bebernya.

Luas lahan yang belum diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi mencapai 10 hektar. Pada awalnya, persoalan ganti rugi terkendala masalah hutan lindung. Akan tetapi warga Parit 10 yang sebelum ditetapkan menjadi hutan lindung, sudah membuka lahan di lokasi itu. “Usai diputihkan (hutan lindung), belum juga ada realisasi ganti rugi, ” tukasnya.

Jika sampai tidak ada realisasi dan penyelesaian ganti rugi, ia dan warga lainnya akan melaksanakan aksi dengan massa lebih banyak dan bakal ke Pemprov Sumsel. Terlebih daerah lainnya sudah mendapatkan ganti rugi terkait pembangunan jalan ini.

Sementara itu, Sukardi, Wakil Ketua DPRD Banyuasin mengatakan, pihaknya akan membantu memfasilitasi terkait persoalan ini. “Kami mohon masyarakat untuk bersabar. Kita akan panggil kades, camat, dan pihak terkait lainnya. Kemudian akan dilanjutkan ke Pemprov Sumsel, ” tandasnya.

Diakuinya, aksi yang berlangsung setengah jam itu menyebabkan truk-truk mengangkut sembako dari Bangka Belitung ke Palembang dan sebaliknya menjadi terganggu. “Tapi akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib dan membersihkan pohon di tengah jalan,” katanya. Status jalan sekarang ini merupakan jalan negara dan sebelumnya dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. BUD

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya