oleh

Deadlock, APBD 2022 Muratara Batal Disahkan

MURATARA, PE – Penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 oleh pihak eksekutif dan legislatif tidak mencapai kata mufakat.

Pasalnya hingga Kamis (2/12), yang merupakan batas akhir penyusunan RAPBD 2022, tidak ada pengesahan oleh kedua lembaga tersebut. Bahkan secara resmi DPRD Muratara menerbitkan siaran pers perihal APBD Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 mendatang.

Ketua DPRD Muratara Efriyansyah mengatakan, hasil rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap pembahasan APBD Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 mengalami deadlock alias tidak mencapai kesepakatan.

“Hal ini dikarenakan tidak dapat dapat disepakati beberapa alasan. Untuk itu kami dari DPRD Muratara akan menjelaskan kepada publik beberapa alasan deadlock-nya kesepakatan APBD Kabupaten Muratara tahun 2022, agar tidak terdapat kekeliruan penafsiran di masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, beberapa alasan yang dimaksud, yakni belum ada kesempatan pertama, terlambatnya dari pihak eksekutif (Bupati) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 ke DPRD Muratara pada tanggal 30 September 2021, yang seharusnya rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 paling lambat diserahkan ke DPRD pada minggu kedua Juli.

“Hal ini berdasarkan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD,” katanya.

Lanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Muratara. Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan, KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022, yang diterima oleh Sekretaris DPRD Muratara pada tanggal 30 September 2021 tidak dapat dibahas dan dikembalikan oleh Banggar, karena akan dilakukan penyempurnaan oleh TPAD, sesuai dengan permintaan TPAD.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2021, TPAD kembali menyerahkan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 kepada pihak DPRD Muratara.

“Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh pihak Eksekutif, alokasi pembangunan tidak merata. Terutama di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Ulu Rawas, nyaris tidak ada pembangunan (dinolkan),” sampainya.

Seharusnya, isi dalam rancangan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 tersebut memuat hasil reses (penyerapan aspirasi di dapil) DPRD Muratara.

Hal ini berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan hasil Musrenbang Daerah Kabupaten Muratara.

“Tetapi pada kenyataannya, hasil reses DPRD Muratara tidak dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022,” ucapnya.

Efriansyah mengatakan, Surat Pengakuan Hutang (SPH) tahun anggaran 2020 merupakan utang Pemerintah Daerah (Pemda) dan menjadi tanggung jawab serta harus dibayar karena bukan utang individu. Akan tetapi di dalam KUA-PPAS Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.

Disinggung bagaimana kelanjutan APBD Kabupaten Muratara tahun anggaran 2022 jika mengalami deadlock, Ketua DPRD Muratara mengatakan, hal ini bisa melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Tapi yang dianggarkan hanya belanja yang rutin-rutin saja, sesuai dengan pagu anggaran tahun lalu. Jika adanya untuk pembangunan, maka bangunannya termasuk yang urgen seperti bencana alam. SIS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya