oleh

Rencana Pembubaran Keresidenan Palembang (Bagian Terakhir)

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

TETAPI setelah membayangkan peristiwa bulan Mei tahun 1929 dalam suatu Konperensi Demang-demang, Pasirah-pasirah dan juga dihadiri oleh Regeering regeering Komisaris Belanda dimana maksudnya adalah untuk menjatuhkan pengadilan asli dengan pengadilan Negeri tetapi tidak mendapat hasil.

Akhirnya mengenai pengadilan asli ini, dia sangat menyetujui untuk dihapuskan tetapi sebelum itu harus cukup bahan-bahan untuk menggantinya.

Penutup

Sejarah Perjalanan Keresidenan Palembang ini termasuk dalam ranah Sejarah Pemerintahan, dan sangatlah penting untuk diungkap karena sering terjadinya kesalahan penapsiran yang sangat fatal pada generasi muda saat ini.

Jika mengacu dari namanya “Keresidenan Palembang” adalah cikal bakal pemerintahan kota Palembang, padahal fakta yang sebenarnya menyatakan bahwa “Keresidenan Palembang” adalah cikal bakal terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintahan Palembang adalah salah satu wilayah bagian dari Keresidenan Palembang yang merupakan ibukota dari Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatera Selatan) sejak dulu hingga saat ini.

Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darusalam tahun 1825, sistem pemerintahan diganti dengan Keresidenan Palembang hingga secara resmi dihapuskan pada tahun 1957.

Baca Juga  Palembang di Masa Transisi di Tahun 1946-1947 (Bagian Keempat)

Keresidenan Palembang pada masa awal adalah bagian dari Provinsi Sumatera (1 Provinsi), kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 Provinsi yaitu sebagai berikut: Provinsi Sumatera Utara (terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur [Medan], dan Tapanuli), Provinsi Sumatera Tengah (Keresidenan Sumatera Barat [Bukit Tinggi], Riau, dan Jambi), Provinsi Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung).

Pasca pemekaran Provinsi Sumatera menjadi tiga provinsi, Provinsi Sumatera Selatan terjadi beberapa kali pemekaran wilayah dan peningkatan status menjadi 4 provinsi baru.

Yaitu: Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Provinsi Lampung (Tanjung Karang), Provinsi Bengkulu, dan terakhir Provinsi Bangka Belitung (Pangkal Pinang). Selanjutnya, jabatan Residen Palembang berganti statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.  ***

Sumber:
1. Koran Suara Rakyat Sumatera , Selasa 8 Januari 1952
2 . Jurnal Raden Fatah , Kemas AR Panji dan Sri Suriana , Sejarah Keresidenan Palembang
3 . Pascasarjana , Program Studi Ilmu Sejarah , Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 2007, Fera Yuliana Dewi, Desentralisasi Daerah di Palembang Tahun 1948 – 1957

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya