oleh

Petugas Masih Dapati Ratusan Angkutan Barang Over Dimensi dan Over Loading

PALEMBANG, PE – Dari hasil penertiban dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, ditemukan masih banyak pelanggaran.

Penertiban ini dilakukan secara serentak di 6 terminal tipe A BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada 29-30 November.

Penertiban ini bekerja sama dengan para stakeholder, yakni Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten, Kepolisian Resort Kota/Kabupaten dan Para Koorsatpel Terminal Tipe A BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BPTD Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten dan Polisi Resort Kota/Kabupaten melaksanakan kegiatan penertiban dan Penegakan Hukum Angkutan Barang Over Dimensi dan Over Loading secara serentak di 6 Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan.

Lokasi tersebut berada di Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang), Terminal Tipe A Kayu Agung (Kabupaten Oki), Terminal Tipe A Betung (Kabupaten Banyuasin), Terminal Tipe A Batukuning (Kabupaten Oku),Terminal Tipe A Batay (Kabupaten Lahat), Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

“Dalam pelaksanaannya, pemerikasaan kendaraan angkutan barang yang ODOL ada 2 unsur yang harus dipenuhi yang pertama unsur administrasi seperi SIM, STNK dan Kartu Uji, yang kedua Unsur Teknis meliputi tata cara Muat, Over dimensi, over Loading,” kata Muhammad Fahmi ST MMTr, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Daerah (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung.

Dan pada pelaksanaan selama dua hari, total ada 361 unit kendaraan yang diperiksa. Sebanyak 98 unit ditilang PPNS BPTD, 58 unit kendaraan ditilang Dishub, dan 71 unit kendaraan ditilang penyidik Polres setempat.

Kegiatan ini merupakan program pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia Bebas ODOL 2023 (Zero ODOL 2023).

“Adanya kegiatan ini diharapakan dapat menimbulkan efek jera bagi para pengusaha dan jasa transportir yang kerap melakukan pelanggaran seperti dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berat muatan yang melebihi JBI (Jumlah Berat yang di Izinkan) serta pelanggaran tata cara muat kendaraan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak yang terjadi akibat kendaraan ODOL yang terjadi sampai saat ini.

Akibatnya, banyak sekali jalan di Provinsi Sumatera Selatan yang rusak. Hal inilah yang menjadi alasan perlunya dilakukan mitigasi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum angkutan barang.

Dengan adanya kegiatan penertiban dan penegakan hukum kendaraan angkutan barang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan tidak lagi ditemukan kendaraan angkutan barang yang Over Dimensi dan Over Loading. LA

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya