oleh

Empat Anggota DPRD Sumsel Dipanggil Kejati

PALEMBANG, PE – Guna kepentingan penyelidikan, kembali Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) memangil dan memeriksa sejumlah saksi yang diduga terkait kasus dugaan korupsi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Keterangan para saksi itu, untuk melengkapi berkas enam tersangka yakni Alex Noerdin, Mudai Madang, Laonma PL Tobing, Antoni Agustinus, Loka Sangganegara, dan Ahmad Najib.

Saksi-saksi tersebut yakni HM Yansuri SIP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, MF Ridho ST MT Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, Mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Ir Bambang E Marsono MM, Agus Sutikno SE MM MBA Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019 dan HM. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019. Namun hanya dua yang datang yakni, HM Yansuri SIP, dan MF Ridho ST MT

Saat diwawancarai di depan gedung Kejati Sumsel, anggota DPRD Sumsel Yansuri mengaku sudah diperiksa sejak pukul 09.00 WIB oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Baca Juga  Jaksa Agung: Restorative Justice, Utamakan Maaf

“Saya diperiksa sebagai saksi dari pukul 09.00 WIB. Ada banyak pertanyaan terkait enam tersangka,” ujarnya kepada awak media, Senin (18/10/2021).

Dirinya menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan padanya seputaran proposal pengajuan dana hibah di DPRD Sumsel. Menurut dia, semestinya proposal yang dimaksudkan ada.

“Jika sudah sampai di DPRD, maka proposal tersebut telah melalui verifikasi dan sudah memenuhi syarat,” ujar Yansuri.

Namun meski demikian saat disingung mengenai fisik dari proposal tersebut, anggota KIII DPRD Sumsel tersebut mengaku tidak pernah melihatnya.

“Sekalipun di Komisi III kemarin kami tidak melihat fisik proposal itu. pada umumnya sebaiknya ditanyakan, tapi kadang kala dijawab nanti akan disusulkan,” jelasnya.

Menurut Yansuri, saat itu Komisi III tidak melihat fisik dari proposal. Harusnya tetap dipertanyakan.

Saat disinggung apakah hal tersebut termasuk perbuatan melanggar hokum, Yansuri menjawab pada awak media untuk menanyakan hal tersebut pada pihak Kejati. “Tanya pihak atas saja (menunjuk Kejati Sumsel). Itu salah atau tidak,” jawabnya.

Dikatakan Yansuri, dari peraturan menteri untuk mendapatkan dana hibah itu harus ada proposal.

Baca Juga  Mantan Pj Wako Palembang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

“Artinya dari Kesra ada proposal, dan diajukan ke TAPD, Badan Anggaran Provinsi dan ke DPRD untuk dibahas bersama. Setelah dari Banggar dikembalikan ke Komisi III, dan Komisi III lah yang meneliti itu secara detil,” tutupnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH MH, mengatakan jika pada Senin (18/10/2021), penyidik Kejati Sumsel menjadwalkan 5 orang saksi yang akan diperiksa.

Saksi-saksi tersebut yakni, HM Yansuri SIP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, MF Ridho ST MT Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019, Mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Ir Bambang E Marsono MM, Agus Sutikno SE MM MBA Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019 dan HM. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2019.

Namun hanya dua yang datang yakni, HM Yansuri SIP, dan MF Ridho ST MT. “Untuk tiga saksi lainnya, BM dan AS tidak hadir tanpa keterangan, dan CSM sakit,” tukasnya. JAN

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya