oleh

Cegah Anarkisme Hukum dan Mentahkan Uji Materiil Yusril, Ini yang Dilakukan Demokrat

JAKARTA, PE – Partai Demokrat secara resmi menyerahkan ratusan dokumen terkait Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan mantan kader pro Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menggugat beberapa pasal Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Kongres V 2020 dengan Pihak Termohon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dokumen yang diserahkan Partai Demokrat di antaranya berupa Tanggapan Atas Uji Materiil, Surat Pencabutan Hak Uji Materiil dari salah satu Pemohon, serta Surat Keterangan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara (affidavit) yang memperkuat jawaban Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA).

“Kami telah menyerahkan 44 bukti dengan ratusan dokumen terkait sanggahan Uji Materiil melalui Yusril selaku kuasa hukum mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat legitimasi Kongres dan AD/ART hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Di mana Pihak Tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK Pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada Mei 2020,” jelas Dr Heru Widodo, kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Kamis (14/10).

Heru menambahkan, pihaknya juga melampirkan 461 Surat Pernyataan peserta Kongres V Partai Demokrat tahun 2020 (para Ketua DPD/DPC) yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme dan proses Kongres telah sesuai dengan AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) serta berlangsung secara demokratis. Dan hal ini juga diperkuat dengan diserahkannya rekaman video saat Kongres 2020 dilaksanakan.

“Kami juga menyampaikan Surat Keterangan 5 Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang kredibel, di mana pada intinya mereka menegaskan bahwa AD/ART Partai, Yayasan, Ormas, Koperasi dan Asosiasi Profesi bukanlah norma hukum yang mengikat publik secara umum, dan tidak dibuat oleh Lembaga Negara sehingga tidak termasuk objek yang bisa diuji materiilkan di Mahkamah Agung. Kalau dipaksakan hal ini akan membuka gerbang terjadinya Anarkisme Hukum di mana setiap anggota Partai manapun dapat mengajukan Uji Materiil AD/ART Partainya di MA,” sambung Hinca Pandjaitan, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Baca Juga  Hamdan Zoelva Beber 3 Alasan Kenapa Gugatan KLB Ilegal Deli Serdang di PTUN Kedaluwarsa dan Tidak Berdasar Hukum

Lima Ahli Hukum yang dimaksud antara lain Prof Dr Philipus Hadjon, Prof Dr Susi Dwi Harijanti, Dr Zainal Arifin Mochtar, Dr TM Luthfi Yazid, dan Dr Aan Eko Widiarto. Penyerahan dokumen ini juga didampingi oleh tim kuasa hukum DPP PD yaitu Mehbob dan Muhajir. Rombongan diterima oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, Dr Baroto. IQB/RIL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya