oleh

Pengangkatan Staf Ahli DPRD Dinilai Boroskan Anggaran

BANYUASIN, PE – Pengangkatan staf ahli DPRD Banyuasin yang berjumlah 12 orang dinilai pemborosan anggaran. Tugas dan fungsi mereka, yang hanya datang dan duduk saat rapat paripurna tidak memiliki peran penting bagi kinerja DPRD Banyuasin.

Hal ini mendapat sorotan Ketua Aliansi Masyarakat Institusi (Amunisi) Efriadi Efendi. Menurutnya, pengangkatan staf ahli DPRD Banyuasin menjadi beban APBD. Terbukti saat ini terjadi defisit anggaran sebesar Rp200 miliar.

Akibatnya, sejumlah pos anggaran kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas. Mirisnya, gaji tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyuasin, seperti honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup ditunda pembayarannya.

“Kami minta pengangkatan staf ahli DPRD Banyuasin dikaji ulang, bahkan lebih baik dibubarkan. Apalagi tugas dan fungsi mereka tidak jelas,” ujar Efriadi kepada wartawan.

Aktivis pegiat antikorupsi, yang juga kerap melaporkan kasus korupsi di Kejari Banyuasin, menyesalkan sikap para anggota DPRD Banyuasin yang hanya memikirkan kepentingan lembaga DPRD saja. Seharusnya para wakil rakyat itu lebih memikirkan perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk akibat Covid-19.

“Tidak pas untuk situasi sekarang. Pengangkatan staf ahli hanya pemborosan anggaran. Apalagi masih pandemi Covid-19,” sesalnya.

Ketika dikonfirmasi kepada sejumlah anggota DPRD Banyuasin, sayangnya tidak ada respon terkait pengangkatan staf ahli DPRD Banyuasin. Staf Ahli DPRD Banyuasin berjumlah 12 orang. Terdiri dari 8 orang ditempatkan di fraksi dan 4 orang di Sekretariat Dewan. BUD

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainya