oleh

Dituding Bebani APBD, Ini Penjelasan Staf Ahli DPRD Banyuasin

BANYUASIN, PE – Pengangkatan staf ahli DPRD sangat diperlukan untuk membantu kerja para wakil rakyat. Utamanya saat ada persoalan yang membingungkan.

Hal ini dikatakan salah satu staf ahli DPRD Banyuasin Akhmad Yudianto, SH, MH terkait tudingan elemen masyarakat bahwa pengangkatan delapan staf ahli DPRD Banyuasin hanya memboroskan anggaran saja.

“Pengangkatan staf ahli itu perlu bagi Dewan. Seperti memberikan pendapat kepada Ketua DPRD, bisa langsung melalui telepon. Malah staf ahli ikut rapat yang dipimpin Ketua DPRD ketika ada persoalan yang membingungkan pimpinan dan Anggota DPRD. Dewan perlu pendapat dari ahli,” katanya dibincangi, Selasa (14/9/2021).

Menurutnya, saat sidang paripurna, staf ahli hanya sebatas hadir dan menyimak. Mereka tidak punya hak bicara. Sedangkan terkait anggapan masyarakat bahwa gaji staf ahli menyebabkan APBD Banyuasin defisit Rp200 miliar, ia menyebut hal tersebut tidak ada korelasinya.

“Jangan terlalu jauh mengkorelasikan antara defisit anggaran Rp200 miliar dengan gaji para staf ahli. Kalau dijumlahkan, gajinya sangat kecil,” ujarnya.

Sementara itu Ketua GPMBM Banyuasin M Darsan didampingi Ketua Ormas Amunisi Efriadi Efendi menyayangkan adanya kebijakan pengangkatan staf ahli DPRD Banyuasin.

Terlebih tugas dan fungsi staf ahli hanya datang dan duduk saat paripurna. Malah beberapa tahun terakhir ada temuan kerugian negara senilai Rp2,7 miliar dari kegiatan perjalanan dinas DPRD Banyuasin.

“Dalam kondisi pandemi covid-19, tidak tepat (mengangkat staf ahli). Beban APBD kita sudah berat. Sekarang Banyuasin defisit Rp200 miliar. Mesti dikaji ulang kebijakan tersebut. Lebih baik dibubarkan,” tegasnya. BUD

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Menarik Lainya